The Blog-Health-o-Meter™ reads This blog is doing awesome!.

Crunchy numbers

A Boeing 747-400 passenger jet can hold 416 passengers. This blog was viewed about 4,100 times in 2010. That’s about 10 full 747s.

In 2010, there were 20 new posts, growing the total archive of this blog to 38 posts. There were 6 pictures uploaded, taking up a total of 168kb.

The busiest day of the year was April 30th with 64 views. The most popular post that day was Built back better in Aceh five years after tsunami.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were search.conduit.com, id.wordpress.com, google.co.id, rovicky.wordpress.com, and search-results.com.

Some visitors came searching, mostly for pencemaran laut, kawah sinila, pencemaran laut timor, yonif 613, and sinila.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

Built back better in Aceh five years after tsunami December 2009

Pencemaran laut Timor mengakibatkan banyak ikan mati November 2009

Kawah Beracun Sinila November 2009

Ancaman gempa bumi di Mentawai December 2009

Zat Timah Kategori Sangat Berbahaya Cemari Laut Timor February 2010

Merapi meletus pada tahun 2010 ini berdampak pada kerusakan di berbagai daerah meliputi 2 provinsi , DIY dan Jawa Tengah. Selain itu meliputi banyak kota, Boyolali, Sleman, Magelang dan lainnya. Bila kita memasukkan dampak debu, maka daftar kota dan provinsi akan semakin bertambah luas.  Dengan kompleksitas daerah bencana secara geografis dan politik, maka solusi komando bencana bisa dibagi menjadi 2 pilihan.

1. Membagi penanganan bencana secara geografis/politik. Solusi ini sederhana, namun dalam pengalamannya, terbukti terdapat ketidakefektifan dan pembengkakan biaya.
2. Membuat struktur ICS tunggal dengan pendekatan multiyuridiksi. Solusi ini dikenal sebagai Unified Command atau Komando Gabungan (KG).

KG tidak hanya bisa diterapkan untuk bencana meliputi multiyuridiksi namun juga bisa juga dipakai untuk bencana yang kompleks yang memerlukan pendekatan multifungsional. Sebagai contoh, kebakaran pabrik bahan kimia. Banyak tim yang terlibat dalam bencana ini. Misalnya, kepolisian, pemadamam kebakaran, medis, tim bahan kimia berbahaya, dll. Sehingga KG merupakan solusi yang tepat untuk mencapai keefektifan operasi.

Membuat struktur ICS tunggal dengan pendekatan multiyuridiksi. Solusi ini dikenal sebagai Unified Command atau Komando Gabungan.

Dengan KG, seluruh perwakilan dari masing-masing yuridiksi dapat berinteraksi dengan efetif dan merumuskan satu tujuan operasi beserta strategi. Namun, mereka tetap menjaga otoritas, tanggungjawab, dan akuntabilitasnya. Selain itu, setiap individu tetap mempertahankan prinsip ICS yaitu kesatuan komando. Setiap individu hanya melapor pada satu supervisor, sehingga miskomunikasi dapat dihindari. Terlebih pada bencana Merapi dengan banyaknya daerah yang terkena dampak dan banyaknya relawan dan tim penyelamat yang datang dari berbagai daerah dan latar belakang keahlian.

Dalam KG, secara struktur tidak jauh berbeda dengan sistem komando biasa seperti yang pernah saya tulis dalam seri kedua tulisan tentang tanggap bencana. Perbedaan terletak pada komandan tanggap bencana. Komandan tanggap bencana dipegang oleh komandan dari masing-masing yuridiksi. Sebagai contoh, BPBD Jawa Tengah bersama dengan BNPB dan badan-badan lainnya. Mereka bekerja merumuskan tujuan operasi gabungan.

Ada 4 unsur yang harus diperhatikan dalam KG ini :

1. Kebijakan, tujuan, dan strategi
2. Organisasi
3. Sumber daya
4. Operasional

Kebijakan, tujuan, dan strategi dirumuskan bersama-sama sebelum melakukan operasi taktis. Organisasi terdiri atas bermacam badan dari berbagai yuridiksi beroperasi dibawah struktur KG. Sumber daya disumbangkan oleh badan-badan tersebut yang memiliki tanggungjawab yuridiksi, fungsioanl, dan keuangan. Dalam KG, hanya satu orang yang memegang peranan sebagai Kepala Seksi Operasional. Orang ini yangtanggungjawab mengendalikan sumber daya taktis dan mengarahkan segala tindakan operasional tanggap bencana. Namun, sumber daya (manusia dan peralatan) tetap berada dalam kendali administrasi dan kebijakan masing-masing badan. Jadi meskipun komandan tanggap bencana dipegang oleh banyak pimpinan, namun dalam menerapkan operasional semua dikendalikan oleh satu orang.

Jadi meskipun komandan tanggap bencana dipegang oleh banyak pimpinan, namun dalam menerapkan operasional semua dikendalikan oleh satu orang.

Incident Command System (ICS) yang bisa diterjemahkan sebagai Sistem Komando Bencana dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1970an. Ketika itu terjadi bencana besar kebakaran di wilayah California. Kerugian harta benda ditaksir mencapai jutaan dolar dan banyak menelan korban jiwa baik meninggal maupun luka-luka. Penelitian yang dilakukan atas peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masalah respon bencana diakibatkan oleh tidak bagusnya manajemen penanganan bencana. Sedangkan kurangnya sumber daya atau gagalnya taktik penanganan bencana jarang menjadi penyebab masalah buruknya penanganan bencana.

Penelitian yang dilakukan atas peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masalah respon bencana diakibatkan oleh tidak bagusnya manajemen penanganan bencana

ICS ini tidak hanya bisa diterapkan pada kondisi bencana, namun dapat juga digunakan untuk mengatur jalannya sebuah acara. ICS ini bagian penting dalam National Incident Management System (NIMS).  ICS digunakan di berbagai tingkatan adminsitrasi, baik pusat, daerah, maupun lokal. Begitu pula dengan sektor privat dan lembaga sosial masyarakat. Sistem ini diterapkan untuk mengorganisasi bencana dari yang kecil maupun yang paling rumit, baik bencana alam maupun bencana buatan manusia (terorisme). Sistem ini terstruktur untuk memfasilitasi segala aktifitas yang terangkum dalam 5 fungsi utama, yaitu :  komando, operasi, perencanaan, logistik, dan administrasi.

Prinsip komando dalam ICS ini terbagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama yang harus dipahami adalah Rantai Komando. Rantai komando artinya adanya urutan garis otoritas dan hubungan pelaporan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Segala laporan dan perintah harus mentaati garis rantai komando. Namun, hal ini tidak berlaku untuk aktifitas yang lain seperti meminta dan membagi informasi. Informasi dapat dibagi dan disebarluaskan secara fleksibel antar lini. Bagian yang kedua adalah Kesatuan Komando. Di bawah kesatuan komando, seluruh personel harus melapor hanya pada satu supervisor dan menerima tugas hanya dari supervisor tersebut.

Struktur Organisasi ICS dapat disimak sebagai berikut :

bersambung di edisi selanjutnya

————————-

Sebenarnya sudah cukup lama saya ingin bergabung sebagai tenaga sukarelawan tanggap bencana. Namun, baru tahun ini, saya mendaftarkan diri sebagai tenaga sukarelawan tanggap bencana di kampus saya, Wesleyan University. Komunitas kami ini dikenal sebagai Community Emergency Response Team (CERT). CERT ini bisa dibentuk setingkat kota atau kampus/perusahaan. Nah, kampus kami mempunyai tim CERT sendiri, sebagai bagian dari CERT kota Middletown. Meskipun CERT terbentuk kedaerahan namun anggota CERT suatu daerah dapat dipanggil untuk diaktifkan melayani tanggap bencana di daerah lain.

Untuk menjadi CERT Wesleyan, saya hanya mendaftarkan diri lewat email kepada komandan CERT Wesleyan. Kemudian saat liburan musim panas 2010, para anggota baru mendapatkan materi awal untuk menjadi anggota CERT. Setelah mendapatkan pelatihan materi awal, kami menjadi bagian dari Presiden’s Citizen Corps. Dan kamipun disumpah oleh perwakilan dari US Department of Homeland Security. Saya juga tidak ingat semua apa isi sumpahnya hehehehe…. Namun, pada intinya kami bersedia untuk menjadi sukarelawan untuk tanggap bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh aksi terorisme.

Isi pelatihan ini terbagi atas :

1. Disaster Preparedness
2. Fire Safety
3. Disaster Medical Operations, terbagi menjadi 2 bagian
4. Light Search and Rescue Operations
5. CERT Organization
6. Disaster Psychology
7. Terrorism and CERT
8. Disaster Simulation

saya akan bercerita lebih lengkap untuk seri berikutnya.

Tiba di Kampung Naga di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, pengunjung disuguhi pemandangan deretan rumah-rumah unik khas warga Kampung Naga. Rumah-rumah tersebut beratap ijuk dan rumbia serta berdinding kayu dan anyaman bambu.

Struktur dan fondasi bangunan milik warga Kampung Naga disesuaikan dengan filosofi adat Sunda. Bangunan didirikan layaknya struktur tubuh manusia. Bangunan tersebut terdiri atas suku (kaki, Red), awak (badan, Red), dan sirah (kepala, Red). Tiap bagian diartikan warga sebagai akhlak yang harus dilaksanakan manusia. Yakni, tekad (niat), ucap (perkataan), dan lampah (perbuatan).

Keunikan bangunan Kampung Naga juga terletak pada cara pemasangannya. Atap rumah terpasang dengan kukuh. Bahkan, atap tersebut kuat menahan guncangan gempa bumi. Padahal, atap itu dipasang tanpa paku. Untaian atap rumah terpasang dengan adanya rangkaian bambu penyangga yang disebut garumpai. Garumpai berfungsi menjaga kesatuan konstruksi atap bangunan. Garumpai bisa lentur mengikuti gerakan ketika terjadi gempa.

Rumah adat Naga berdiri di atas batu-batu penyangga yang tidak dicor atau ditanam ke dalam tanah. Tiang-tiang utama rumah hanya ditumpukkan pada batu. Konstruksi tersebut bisa sangat dinamis mengikuti getaran. Tiap bagian memiliki fungsi penting. Ketiganya harus berjalan beiringan tanpa mungkin dipisahkan satu sama lain.

Seluruh bangunan di kampung seluas 1,5 hektare itu tertata dengan rapi. Luas tersebut tidak berubah dari masa ke masa. Pertambahan penduduk dialihkan ke luar Kampung Naga atau disebut Naga Luar. Saat ini, wilayah itu dihuni 314 orang. Batas Kampung Naga di sebelah timur adalah Sungai Ciwulan. Sebelah barat berbatasan dengan bukit dan hutan larangan. Sebelah utara dan selatan berbatasan dengan parit air.

Di antara total 113 bangunan di wilayah Kampung Naga, ada empat bangunan utama yang dianggap penting. Yakni, bale ageung, bale kampung, masjid, dan leuit (lumbung). (jpnn/c12/ruk)

sumber : jawapos

In a paper published by the journal Marine and Petroleum Geology, a group led by experts from Britain’s Durham University, said the new clues bolstered suspicions the catastrophe was caused by human error.

Lapindo Brantas maintained in the same journal that the “Lusi” mud volcano was unleashed by an earthquake at Yogyakarta, 280 kilometers away.

Lusi’s mud has been devouring land and homes in Sidoarjo district since May 2006, imperilling as many as 100,000 people through subsidence and inflicting damage at $4.9 billion, according to an estimate by an Australian expert.

Durham professor Richard Davies said drillers, looking for gas nearby, had made a series of mistakes.

They had overestimated the pressure the well could tolerate, and had not placed protective casing around a section of open well.
Then, after failing to find any gas, they hauled the drill out while the hole was extremely unstable. By withdrawing the drill, they exposed the well hole to a “kick” from pressurised water and gas from surrounding rock formations.

The result was a volcano-like inflow that the drillers tried in vain to stop, he said.

“We found that one of the on-site daily drilling reports states that Lapindo Brantas pumped heavy drilling mud into the well to try to stop the mud volcano,” Davies said in a press release.

By pumping in this heavy mud, the drillers had hoped to create sufficient pressure in the column of the well hole to block the fluid pouring in from the rupture, Davies said.

“This was partially successful, and the eruption of the mud volcano slowed down. The fact that the eruption slowed provides the first conclusive evidence that the bore hole was connected to the volcano at the time of eruption.”

He added: “This is the clearest evidence uncovered so far that the Lusi mud volcano was triggered by drilling. We have detailed data, collected over two years, that show the events that led to the creation of the Lusi volcano.”

A co-author of the discussion paper, Michael Manga, a professor at the University of California at Berkeley, added the Yogyakarta quake was too small and distant to have caused Lusi. “The stresses produced by the earthquake were minute,” he said.

Arguments over the causes of Lusi have become a political issue in Indonesia. The House of Representatives in September 2009 said they had found no evidence of negligence on the part of Lapindo and declared that the mudflow was caused by a natural disaster.

In 2008, scientists from around the world at the conference of the American Association of Petroleum Geologists in Cape Town, including Davies, voted that the disaster was triggered by drilling activity.

JG, AFP

but in the previous statement by the House (DPR)

Sidoarjo Mudflow is a Natural Disaster, House Declares

The hot mud eruption that has evicted thousands of people in Sidoarjo, East Java is a natural phenomenon and not the result of gas drilling, Indonesia’s House of Representatives said on Tuesday.

Speaking at a House plenary session , Priyo Budi Santoso, deputy chairman of a House team supervising the disaster, said the team’s research found no evidence the mudflow was caused by human error.

“We urge the government to immediately define the status of the Sidoarjo mudflow as a natural disaster,” Priyo said.

The team also voiced support for previous decisions by the police and the Supreme Court that there was insufficient evidence to charge PT Lapindo Brantas, the company whose gas well has been accused of causing the eruption.

PT Lapindo Brantas is part of the Bakrie Group, which is controlled by the family of Coordinating Minister for People’s Welfare Aburizal Bakrie.

The House also recommended the government use the mudflow location for geological study and tourism.

Hot mud first began flowing from a crack near a Lapindo exploratory gas well on May 29, 2006. It formed a pool that soon expanded into a mud lake, swallowing houses, factories and schools. The company has blamed the eruption on the Yogyakarta earthquake, which wreaked destruction in Central Java just two days earlier. But many scientists have disputed that claim, pointing instead to what they say were faulty drilling practices.

sumber : http://www.thejakartaglobe.com/home/lapindo-disaster-caused-by-human-error-study/358242

http://www.thejakartaglobe.com/home/sidoarjo-mudflow-is-a-natural-disaster-house-declares/332470

Selasa, 9 Februari 2010 | 15:24 WIB

KUPANG, KOMPAS.com - Meledaknya sumur minyak Montara di Blok Atlas Barat di Laut Timor pada 21 Agustus 2009 lalu juga menumpahkan gas dan kondesat berbahaya bagi manusia seperti timah.

“Timah adalah sejenis zat yang tidak bisa terurai. Bahan berbahaya itu masuk melalui ikan, siput atau kerang laut yang jika dikonsumsi manusia secara otomatis akan langsung tertular pada manusia,” kata ahli biologi kelautan dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Felix Rebung di Kupang, Selasa (9/2/2010).

Dosen Fakultas Pertanian Undana Kupang mengemukakan hal itu setelah mempelajari hasil uji Laboratorium Afiliasi Fakultas MIPA dan Sains Universitas Indonesia terhadap pencemaran minyak mentah (crude oil) di Laut Timor yang diumumkan pada 4 Januari 2010.

Direktur Laboratorium Afiliasi Fakultas MIPA dan Sains Universitas Indonesia dalam laporannya menyebutkan, kadar minyak yang mencemari Laut Timor mencapai 0,28 mg/liter, sedang kadar minyak yang diambil dengan menggunakan sampel dari rumput laut mencapai 3,64 mg/liter.

Sementara zat timah yang diambil dengan menggunakan sampel air laut mencapai 35,26 mg/liter, sedang zat timah yang diambil dengan menggunakan sampel rumput laut mencapai 29,26 mg/liter.

Felix Rebung mengatakan, berdasarkan Environmental Protection Agency (EPA), sebuah agen peneliti dari AS, zat timah yang dipandang normal akibat terjadinya pencemaran minyak hanya 3,4 ppb, jika sudah mencapai 35,26 mg/liter maka hal itu sudah termasuk dalam kategori sangat berbahaya.

Ia menjelaskan, efek dari zat timah tersebut akan menyebabkan terjadinya keracunan akut pada sistem syaraf pusat dalam jangka panjang, mengikat gugus aktif dalam sel darah merah sehingga pembentukan sel darah merah menjadi terhambat.

Selain itu, memperpendek umur sel darah merah serta menurunkan jumlah sel darah merah dalam tubuh manusia, dan menyebabkan terjadinya perubahan dalam otot jantung pada anak-anak.

Sementara, efek negatif yang ditimbulkan akibat keracunan Cadmiun (Cd) adalah mempengaruhi sistem yang bekerja pada ginjal, mempengaruhi darah dan jantung, tulang-tulang menjadi cepat rapuh dan mematikan sel-sel sperma.

Salah seorang konsultan hukum dari Amerika Serikat David John ketika bertemu dengan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni di Kupang, Selasa, menyatakan kesediaannya untuk membantu tim bantuan hukum dari YPTB untuk menggugat operator ladang minyak terkait dengan pencemaran tersebut.

“Kami sudah menangani sejumlah kasus pencemaran di AS seperti pengeboran minyak di negara bagian Luciana dan meminta operator ladang minyak tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada rakyat yang dirugikan, selain membersihkan wilayah perairan dari kotoran minyak serta melakukan studi kesehatan jangka panjang terhadap lingkungan masyarakat,” katanya.

John mengatakan kasus pencemaran minyak di Laut Timor merupakan yang terbesar di dunia setelah kasus Exxon Valdez di Laut Alaska pada 1989 yang memuntahkan sekitar 42 juta liter minyak.

Akibat meledaknya ladang minyak Montara tersebut, setiap hari dimuntahkan sekitar 500.000 liter minyak ke Laut Timor yang membutuhkan waktu berpuluh tahun untuk membersihkannya.

Australia dan Indonesia Tak Bicarakan Kebocoran Minyak

Rabu, 4 November 2009 | 22:00 WIB

BRISBANE, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith mengatakan, masalah kebocoran sumur minyak lepas pantai “Atlas Barat” di perairan Laut Timor milik Perusahaan PTTEP Australasia Ltd (PTTEP AA) tidak disinggung dalam pembicaraannya dengan Menlu RI Marty Natalegawa akhir pekan lalu.

Dalam konferensi persnya Rabu (4/11), ia mengatakan, dalam pembicaraannya akhir pekan lalu dengan Menlu Marty, dirinya membicarakan sejumlah isu secara umum namun masalah dampak kebocoran sumur minyak perusahaan PTTEP AA itu sama sekali tidak ada. “Saya tidak mengharapkan itu jadi masalah,” katanya.

Menurut Menlu Smith, masalah kebocoran sumur minyak di Laut Timor itu merupakan wilayah tugas Menteri Sumberdaya dan Energi yang juga Menteri Pariwisata Martin Ferguson. Namun, ia sangat menyambut padamnya kobaran api yang selama beberapa hari membakar Rig “Atlas Barat” itu.

Ia mengatakan, Menteri Ferguson menginginkan adanya komisi penyelidikan yang akan mengkaji sebab musabab, ketepatan waktu, dan kecepatan bertindak, serta mengukur kemampuan Australia menghindari terjadinya kembali kejadian yang sama di masa mendatang.

Sehari sebelumnya, Konsul RI di Darwin Harbangan Napitupulu mengungkapkan keprihatinannya akan dampak kebocoran sumur minyak lepas pantai milik PTTEP AA terhadap lingkungan perairan dan kehidupan nelayan Indonesia.

Untuk mengetahui kondisi terkini, ia mengatakan, pihaknya  terus berkoordinasi dengan Pemerintah Negara Bagian Northern Territory (NT) dan instansi terkait Australia yang bertanggung jawab terhadap penanganan kebocoran minyak yang telah terjadi sejak 21 Agustus itu.

Napitupulu mengatakan, pada sekitar pertengahan Oktober, pihaknya telah bertemu pejabat pemerintah NT untuk menanyakan perihal kebocoran sumur minyak perusahaan eksplorasi dan produksi minyak Thailand itu. “Dalam pertemuan itu, pemerintah NT menegaskan posisi pihaknya yang hanya sebagai pemberi lisensi penambangan sedangan masalah teknis, lingkungan dan lain sebagainya ditangani otoritas federal,” katanya.

Setelah beberapa hari terbakar, kobaran api di Rig “Atlas Barat” akhirnya Selasa (3/11) bisa dipadamkan. PTTEP AA juga berhasil menutup sumur minyaknya yang bocor sejak 21 Agustus lalu itu dengan memasukkan 3.400 barrel lumpur ke dasar sumur. Selama terjadinya kebocoran, sebanyak 300 hingga 400 barel minyak keluar dari sumur itu setiap harinya.

Tidak Ada Solusi bagi Laut Timor yang Tercemar Minyak

Rabu, 28 Oktober 2009 | 13:32 WIB

KUPANG, KOMPAS.com — Partai Hijau di Senat Australia mendukung sepenuhnya gagasan pembentukan tim pencari fakta terhadap dampak pencemaran minyak mentah di Laut Timor akibat meledaknya ladang gas Montara pada 21 Agustus 2009 lalu.

“Ini sangat luar biasa karena Australia sendiri sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi di Laut Timor saat ini,” kata pemerhati masalah Laut Timor yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni, kepada pers di Kupang, Rabu (28/10).

Ia mengemukakan ini setelah menerima surat elektronik dari Senator Hijau Australia Chris Twomey yang mengatakan bahwa Partai Hijau di Senat Australia sangat tertarik dengan gagasan pembentukan tim pencari fakta (TPF) tersebut.

Twomey dalam surat elektroniknya itu menegaskan, “Jika Pemerintah Federal Australia tidak segera mengambil langkah-langkah pencegahan, maka Partai Hijau bersama YPTB akan turun langsung ke Laut Timor untuk melihat kondisi yang sesungguhnya terjadi di sana”.

“Kami merasa frustrasi dengan tanggapan Pemerintah Federal Australia tentang krisis pencemaran minyak mentah di Laut Timor ketika mereka mempertanyakan Otorita Keselamatan Maritim Australia atau Australia Maritime Safety Authority (AMSA) dan Menteri Lingkungan Hidup Australia pada 14 September 2009 di Senat Australia setelah melihat gambar dari satelit NASA,” kata Twoney.

Tanoni yang juga mantan agen Imigrasi Kedutaan Besar Australia itu menambahkan, pihaknya juga telah menyurati pimpinan Partai Oposisi Australia (Partai Liberal) di Parlemen Australia untuk memberikan dukungannya terhadap upaya pembentukan sebuah penyelidikan penuh di Senat Australia terhadap dampak pencemaran di Laut Timor saat ini.

“Jika kita mencermati isi surat elektronik Chris Twomey, maka tergambar jelas bahwa Pemerintah Federal Australia dan AMSA terkesan menutup-nutupi kasus pencemaran minyak di Laut Timor,” kata penulis buku Skandal Laut Timor Barter Ekonomi Politik Canberra-Jakarta itu.

Salah satu bukti dugaan tersebut adalah sesungguhnya Pemerintah Federal Australia telah menghubungi Otoritas Indonesia dan menyampaikan secara resmi bahwa tumpahan minyak dari ladang Montara telah memasuki wilayah perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejauh 51 mil atau sekitar 80 km tenggara Pulau Rote.

AMSA secara resmi juga telah mengundang pejabat dari Departemen Perhubungan Indonesia mengunjungi Australia untuk melihat kondisi pencemaran di Laut Timor. Namun, hasilnya tidak pernah diumumkan ke publik hingga saat ini.

Menurut laporan jaringan YPTB dari Sydney Australia, kata Tanoni, jumlah angka kebocoran minyak mentah, gas, dan kondesat yang telah menyembur ke laut Timor setiap harinya hingga saat ini belum diketahui secara persis.

Namun, di satu sisi, pihak Kementerian Lingkungan Hidup Australia dan PTTEP Australasia mengatakan hanya 64.000 liter minyak mentah yang menyembur ke Laut Timor setiap harinya.

Akan tetapi, laporan para pemerhati lingkungan di Australia yang membuat penelitian terhadap pencemaran menunjukkan bahwa tidak kurang dari 500.000 liter minyak mentah dimuntahkan setiap hari ke Laut Timor dari ladang Montara yang bocor.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Energi Australia menyebutkan bahwa sekitar 2.000 barrel minyak, gas, dan kondensat menyembur ke Laut Timor.

“Kita mengharapkan agar Departemen Perhubungan tidak menutup-nutupi kasus pencemaran di Laut Timor saat ini karena apa pun juga alasannya telah terbukti, masyarakat di pesisir selatan Pulau Timor, Rote Ndao, dan Sabu telah merasakan dampak dari pencemaran tersebut,” kata Tanoni.

Menurut dia, pemerintah harus bersikap tegas terhadap Australia sekaligus melakukan upaya-upaya antisipatif agar tumpahan minyak mentah yang saat ini sudah mencemari wilayah perairan Indonesia segera diatasi. Upaya tersebut untuk meminimalkan dampak kerugian yang dialami para nelayan dan petani rumput laut.

sumber :

http://regional.kompas.com/read/2010/02/09/15243471/Zat.Timah.Kategori.Sangat.Berbahaya.Cemari.Laut.Timor

http://regional.kompas.com/read/2009/11/04/2200365/Australia.dan.Indonesia.Tak.Bicarakan.Kebocoran.Minyak..

http://regional.kompas.com/read/2009/10/28/13323441/Tidak.Ada.Solusi.bagi.Laut.Timor.yang.Tercemar.Minyak

SIDOARJO - Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menargetkan tahun depan relokasi arteri jalan raya Porong tuntas. Selain pembangunan jalan baru, pemerintah sedang mengupayakan cara untuk mengatasi dampak semburan lumpur yang dialirkan ke Sungai Porong.

Tiga menteri langsung turun ke Sidoarjo untuk membantu mengatasi dampak lumpur. Yakni, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta.

Mereka hadir saat peletakan batu pertama (ground breaking) flyover jalan arteri Porong-Siring II paket empat kemarin (30/1). Pemasangan tiang pancang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin.

Kepala BPLS Sunarso mengungkapkan, untuk membangun jalan arteri Porong-Gempol sepanjang 7,1 kilometer dibutuhkan tanah 123,7 hektare. Itu terdiri atas 26,3 hektare tanah kering dan 97,4 hektare tanah basah.

Sunarso menargetkan arus ekonomi akan kembali normal pada awal 2011. Tetapi, dia juga mengakui proses relokasi arteri Jalan Raya Porong bakal lama jika warga sulit diajak kerja sama. ”Khususnya saat proses pembebasan tanah,” ujarnya. Hingga kini, kata dia, permasalahan yang dihadapi BPLS adalah pro­ses pembebasan lahan milik war­ga untuk re­­lokasi jalan arteri. Jika lancar, akses jalan arteri akan dibuka awal tahun depan.

Relokasi jalan arteri itu dibangun empat paket. Paket I relokasi jalan arteri Raya Siring-Porong 1 menghabiskan dana APBN sebesar Rp 87,7 miliar. Paket II arteri Raya Siring-Porong II sepanjang 1,4 kilometer menghabiskan dana APBN Rp 82,6 miliar.

Untuk paket III, relokasi jalan ar­teri Raya Porong-Siring dibangun se­panjang 1,3 kilometer dengan biaya Rp 97,9 miliar. Paket IV re­lokasi jalan arteri Raya Porong-Si­ring II sepanjang 3,8 kilometer akan menelan biaya Rp 88 miliar.

Djoko Kirmanto berharap, pemerintah akan selalu memperbai­ki infrastruktur di setiap daerah. Supaya relokasi arteri berjalan lan­car, Djoko meminta warga ber­sedia membebaskan tanahnya secara legawa. ”Dimanfaatkan demi kepentingan bersama,” katanya.

Fadel Muhammad mengatakan, volume semburan lumpur lebih dari tiga tahun diperkirakan 100 ribu meter kubik. Hingga kini, telah dibuat rekayasa dalam bentuk pulau buatan di muara Su­ngai Porong seluas 40 hektare.

Kemarin dilakukan penanaman mangrove (bakau) oleh tiga menteri tersebut di pulau buatan muara Sungai Porong. BPLS juga meluncurkan tiga kapal keruk di pusat semburan. Setiap kapal keruk buatan dalam negeri itu berkapasitas 0,6 meter kubik per detik. (nuq/riq/dwi)

sumber : jawapos

Hundreds of elementary school students in Central Aceh have been unable to attend classes after a magnitude-5 earthquake on Thursday night severely damaged their school buildings.

Spokesman for the regional administration Windi Darsa said Saturday at least 16 schools had been closed following the quake, which shook most part of Central Aceh.

He said the local government was in need of financial assistance to provide tents for the students.

“For the sake of safety, the school buildings have been closed. We expect the provincial government or other donors to help us erect emergency tents to keep the learning activities going,” Windi was quoted by Antara news agency.

The quake also affected hundreds of houses, health centers and other public facilities. Material losses from the disaster are estimated at Rp 5.3 billion.

After shock: Two elementary students passes a building damaged after a 5-magnitude quake shook three districts in Central Aceh and Bener Meriah regency in Aceh on Saturday. At least 300 houses and education facilities were reportedly damaged in the late Friday quake.

sumber : http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/30/schools-damaged-closed-after-quake.html

http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/neic_sabh_w.html